HUMAS POLDA MALUT – Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si., secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Keuangan di lingkungan Polda Maluku Utara Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jati Hotel, Ternate, pada Kamis (12/6/2025), dan dihadiri oleh Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., para pejabat utama Polda, serta seluruh peserta Rakernis.
Dalam sambutannya, Kapolda menekankan bahwa fungsi keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung operasional dan program prioritas Polri.
“Dalam fungsi keuangan terdapat dua indikator kinerja utama, yaitu Laporan Keuangan Polri dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA),” ujar Kapolda.
Ia menjelaskan bahwa pencapaian IKPA sangat bergantung pada komitmen dan peran aktif para kepala satuan kerja (Kasatker), serta sinergi antara fungsi keuangan dan perencanaan. Kapolda menargetkan agar Polda Maluku Utara dapat meraih peringkat pertama secara nasional dalam penilaian IKPA di masa mendatang.
Rakernis kali ini mengangkat tema “Optimalisasi Fungsi Keuangan Polri Guna Penguatan Polri Presisi dalam Mendukung Program Asta Cita”. Tema tersebut dinilai relevan sebagai dasar strategis dalam pengelolaan keuangan negara yang tertib, patuh terhadap regulasi, efektif, efisien, dan akuntabel.
Kapolda menegaskan bahwa Polda Malut berkomitmen untuk menerapkan kebijakan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran. Ini meliputi peningkatan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan, pemberian asistensi teknis kepada seluruh Satker, serta penguatan pengawasan internal.
“Kami pastikan setiap rupiah dari anggaran negara dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri dan menjaga stabilitas nasional sebagai bagian dari Asta Cita,” tegasnya.
Ia juga mengimbau agar personel yang belum memiliki sertifikasi segera mengikuti pelatihan melalui jalur kedinasan maupun platform daring milik Kementerian Keuangan.
Selain itu, Kapolda Malut menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional Makan Bergizi (MBG). Keterlibatan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah Maluku Utara,
“Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penggunaannya,” pungkasnya
