JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merenspons cepat instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan Retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Arahan tersebut ditindaklanjuti oleh Sigit dengan memberikan arahan terbaru kepada seluruh jajaran tingkat Mabes, Polda hingga Polres.
Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan Video Conference (Vicon) di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).
Dalam pengarahannya, Sigit memerintahkan seluruh jajarannya untuk mendukung Asta Cita Presiden RI serta berbagai program dan kebijakan Pemerintah lainnya. Ia mengungkapkan, seluruh anggotanya untuk menyusun program terkait dengan instruksi Presiden Prabowo.
“Segera buat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang”, kata Sigit mengawali arahannya kepada seluruh jajaran.
Terkait hal itu, Sigit menyampaikan instruksi Presiden Prabowo dalam kegiatan Retreat. Yakni, Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat dan terhormat serta disegani karena rakyatnya hidup sejahtera, dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa.
Dalam hal ini, kata Sigit, Polri telah mempersiapkan program 100 Hari untuk mendukung Asta Cita yang ditetapkan Pemerintah.
Lebih dalam, Sigit juga memberikan arahan lainnya kepada seluruh jajaran. Mulai dari mencegah kebocoran keuangan negara, sampai pada melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian Pemerintah seperti judi online, korupsi, narkoba, dan penyelundupan.
Selain itu, Sigit juga memerintahkan untuk memberikan dukungan terhadap upaya swasembada pangan dengan melaksanakan berbagai program, termasuk rencana rekrutmen ahli pertanian dan ahli gizi sebagai personel Polri.
Terkait langkah Polri mendukung program swasembada pangan, Sigit memaparkan bahwa, untuk mempercepat hal itu, akan dilaksanakan kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Kemudian, di tingkat Polda dan Polres bisa bersinergisitas dengan pihak terkait lainnya.
Selain itu, Polri juga akan melaksanakan rekrutmen personel yang memahami tentang pertanian untuk mendukung program tersebut. Terkait program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas Pemerintah, Polri akan melakukan rekrutmen ahli-ahli yang memahami gizi melalui jalur SIPSS atau Bakomsus.
Disisi lain, Sigit juga menekankan kepada seluruh jajarannya untuk terus melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia.
“Petakan jalur masuknya Narkoba yang sudah sangat meresahkan dan menimbulkan Capital Outflow, serta lakukan penindakan hukum yang tegas terhadap berbagai modus baru, kampung-kampung narkoba, termasuk yang dikendalikan dari Lapas,” ujar Sigit.
Dalam hal ini, Sigit bakal memberikan Reward and Punishment kepada seluruh jajarannya terkait dengan pemberantasan narkoba.
“Saya akan memberikan Reward and Punishment , bagi yang berprestasi melakukan pengungkapan besar saya akan apresiasi, dan bagi yang tidak melakukan pengungkapan akan saya evaluasi,” ucap Sigit.
Menurut Sigit, pemberantasan narkoba yang dilakukan secara komprehensif tidak hanya menyasar kepada eksternal, anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan barang haram itu juga akan ditindak tegas.
“Anggota sebagai pengguna agar diberikan pembinaan rohani, disiplinkan melalui berbagai pelatihan fisik dan mental, jika berulang jangan ragu segera pecat,” tutur Sigit.
Kemudian, Sigit juga memberikan atensi khusus terhadap kegiatan importasi Ilegal yang marak terjadi. Dalam penyampaiannya, Ia menyebutkan bahwa kegiatan ekspor-impor telah menyebabkan kebocoran keuangan negara hingga ribuan triliun.
Sigit menjelaskan berbagai modus operandi para importir nakal, mulai dari memasukkan barang yang tidak dilengkapi dengan dokumen, melakukan pergeseran HS code untuk mengurangi Bea Masuk dan Bea Keluar, penyalahgunaan fasilitas KITE, penyalahgunaan kemudahan Pengusaha Kawasan berikat, sampai dengan penyalahgunaan jalur importasi.
“Segera berikan efek kejut dengan melakukan penegakan hukum yang besar terhadap pelaku impor ilegal,” kata Sigit.
Sementara itu, untuk mencegah kebocoran keuangan negara, Sigit menyatakan bahwa, Presiden Prabowo memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai angka delapan persen, agar Indonesia bisa segera lepas dari negara Middle Income Trap.
Untuk itu perlu dilakukan beberapa langkah, salah satunya dengan mengatasi kebocoran dalam penerimaan dan penggunaan keuangan negara. Karena itu, Sigit menegaskan akan melakukan langkah-langkah yang ekstraordinary dengan melibatkan seluruh elemen, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.
“Dibutuhkan peran seluruh elemen bangsa untuk mengawal stabilitas ekonomi makro, khususnya kita terkait bagaimana mencegah kebocoran penerimaan, termasuk kebocoran dalam hal pengelolaan anggaran negara dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh semua kementerian termasuk tentunya Polri untuk mendorong peningkatan pendapatan negara,” papar Sigit.
