Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara terus bertransformasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh satuan kerja (Satker).
Komitmen ini diwujudkan melalui implementasi pelayanan yang mengedepankan prinsip ramah, cepat, mudah, serta bersih dari segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Wahyu Istanto Bram W, S.H., S.I.K., M.I.K., menyatakan bahwa reformasi birokrasi di tubuh Polri bukan sekadar slogan, melainkan tindakan nyata yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku Utara. Jumat, (6/1).
“Bapak Kapolda telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan layanan kepolisian mendapatkan perlakuan yang humanis dan solusi yang cepat,” ujarnya.
Dalam upaya mewujudkan zona integritas, Polda Maluku Utara menerapkan standar pelayanan yang menitikberatkan pada sikap humanis petugas melalui budaya Senyum, Sapa, dan Salam, sembari memastikan proses birokrasi berjalan cepat tanpa prosedur yang berbelit-belit.
Kemudahan akses juga menjadi prioritas dengan mengoptimalisasi layanan berbasis digital dan media sosial agar masyarakat dapat menjangkau informasi dengan praktis, serta yang paling utama adalah penegasan komitmen Zero Pungli, di mana seluruh biaya administrasi (PNBP) dilakukan secara transparan sesuai ketentuan tanpa adanya pungutan liar dalam bentuk apa pun.
Kombes Pol Wahyu juga menambahkan bahwa masyarakat kini dapat mengakses informasi layanan melalui kanal media sosial resmi Polda Maluku Utara untuk memperpendek jarak antara Polri dan warga.
“Kami memanfaatkan platform media sosial dan portal berita online untuk menyebarkan informasi mekanisme pelayanan. Jika masyarakat menemukan adanya kendala atau praktik pungli, kami menyediakan kanal pengaduan yang aktif dan responsif,” tegasnya.
Polda Maluku Utara mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya ini dengan tidak memberikan imbalan apapun kepada petugas.
“Pelayanan yang bersih adalah tanggung jawab bersama demi mewujudkan Polri yang Presisi di Bumi Moloku Kie Raha,” tutup Kabid Humas.
Subbid Penmas Bidhumas Polda Maluku Utara, 6 Februari 2026
