HUMAS POLDA MALUT – Polda Maluku Utara terus memperkuat upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di kalangan anak dan remaja melalui edukasi langsung di lingkungan sekolah. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk melindungi generasi muda dari paparan paham intoleransi, radikalisme, hingga konten digital yang dapat mendorong perilaku kekerasan.
Upaya tersebut berlanjut pada Rabu (21/10/2026) melalui sosialisasi di MTs Negeri 1 Kota Ternate. Tim pencegahan mengajak para siswa memahami bahaya penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET), termasuk Nihilistic Violent Extremism (NVE), serta pentingnya pengawasan dan penggunaan media sosial secara bijak.
Kabidhumas Polda Malut Kombes Pol. Hadi Poerwanto, S.I.K., CPHR., CBA., mengatakan, remaja perlu mendapat pemahaman yang tepat agar tidak mudah terpengaruh ajakan maupun konten yang menormalisasi kekerasan.
Menurutnya, proses radikalisasi dapat berlangsung secara bertahap melalui lingkungan keluarga, pergaulan, serta propaganda yang menggambarkan tindakan teror sebagai bentuk perjuangan atau pengorbanan.
Ia menjelaskan, kekerasan yang berkaitan dengan NVE memiliki karakter berbeda karena tidak selalu didorong oleh ideologi yang terstruktur. Perilaku tersebut dapat berkaitan dengan persoalan psikososial, seperti perundungan, kekerasan dalam rumah tangga, perasaan terasing, serta paparan berulang terhadap konten kekerasan di internet.
Karena itu, Polri tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran sejak dini. Sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun ruang yang aman bagi anak sekaligus mengenali perubahan perilaku yang berpotensi mengarah pada tindakan berbahaya.
“Polri berkomitmen melindungi generasi muda melalui edukasi dan pencegahan sejak dini. Kami berharap anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, kritis, berkarakter, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta mampu menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Kabidhumas.
