Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) mengambil peran strategis dalam meredam dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Halmahera Utara dengan memfasilitasi pertemuan antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta para tokoh agama dan masyarakat, Senin (30/3) malam.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kapolres Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, pukul 21.00 WIT itu diprakarsai Polda Malut sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga stabilitas keamanan pasca rangkaian insiden yang sempat menimbulkan ketegangan di masyarakat.
Direktur Intelkam Polda Malut, Kombes Pol. Yushfi M. Nasution, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Hum., secara langsung memimpin jalannya forum yang dihadiri oleh Kabid Humas Polda Malut Kombes Pol. Wahyu Istanto Bram W., S.H., S.I.K., M.I.K., Kapolres Halmahera Utara AKBP Ericshon Pasaribu, S.I.K., Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., Ketua PHGBI Yudhihart Noya, FKUB Halut Ellsabeth Iwisara, Tokoh Agama Hi. Amir Hi. Saleh, PC NU Halut Husain Horu, Ketua MUI Halut Hi. Hadar Ahmad, Ketua GBI Halut Pdt. Theo Kumendong, Ketua PHBI- Halut Iswan Lolahi, Ketua GMKI Halut Aksandry Kitong, Tokoh Pemuda Gunawan Abas, serta Sekretaris GMKI Halut Yosafat KotaLaha.
Direktur Intelkam Polda Malut, Kombes Pol. Yushfi M. Nasution, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menangani potensi konflik yang berkembang di masyarakat.
“Polisi hadir untuk memastikan bahwa komunikasi antar elemen tetap terbuka. Potensi kesalahpahaman yang sempat berkembang harus diminimalisir melalui klarifikasi langsung dari pihak-pihak terkait,” ujar Direktur.
Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., mengapresiasi inisiatif Polda Malut yang dinilainya cepat dan responsif dalam menangani dinamika Kamtibmas di wilayahnya.
“Pemerintah daerah sangat berterima kasih kepada Polda Malut yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir dan serius dalam menjaga stabilitas keamanan di Halmahera Utara,” ujar Bupati.
Para tokoh agama yang hadir, termasuk Ketua MUI Halut Hi. Hadar Ahmad dan perwakilan FKUB Halut Ellsabeth Iwisara, turut menyampaikan apresiasi serupa. Mereka menilai forum yang difasilitasi kepolisian tersebut menjadi ruang efektif untuk meluruskan informasi yang sempat berkembang dan menegaskan bahwa tidak ditemukan unsur penistaan agama dalam percakapan yang viral di masyarakat.
Para tokoh agama yang hadir turut mengambil peran penting dalam menurunkan eskalasi isu. Ketua MUI Halut, Hi. Hadar Ahmad, bersama perwakilan FKUB dan tokoh lintas agama lainnya sepakat menegaskan bahwa dalam percakapan yang beredar tersebut tidak ditemukan adanya unsur penistaan agama. Sikap saling menahan diri dan penekanan pentingnya toleransi menjadi kesepahaman utama di antara para pemuka agama.
Kapolres Halmahera Utara, AKBP Ericshon Pasaribu, menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan pendekatan persuasif serta proses identifikasi terkait insiden pelemparan yang sempat terjadi. Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat adalah bentuk nyata negara dalam menjaga stabilitas keamanan.
“Dukungan dari tokoh masyarakat, termasuk Sdr. Aksandry Kitong yang turut membantu proses penegakan hukum, menjadi indikator positif bahwa sinergitas antara warga dan aparat berjalan dengan baik. Ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” jelas Kapolres.
Sebagai langkah preventif ke depan, seluruh elemen yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi di media sosial serta akan aktif menyampaikan klarifikasi secara terbuka jika ditemukan informasi yang keliru.
“Kesepahaman ini penting, mengingat sebagian besar eskalasi isu dipicu oleh penyebaran informasi yang tidak utuh di ruang digital. Mari kita jaga Halmahera Utara tetap kondusif,” pungkas Direktur.
Di akhir pertemuan, seluruh elemen yang hadir menyepakati komitmen bersama untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi di media sosial serta menyampaikan klarifikasi secara terbuka jika ditemukan informasi yang keliru. Kesepakatan ini difasilitasi dan didorong oleh Polda Malut sebagai langkah preventif guna menjaga kondusivitas wilayah Halmahera Utara ke depan.
Subbid Penmas Bidhumas Polda Maluku Utara, 31 Maret 2026
