Koordinator Wilayah XV GMKI Maluku Utara menyampaikan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Polda Maluku Utara terkait persoalan Sibenpopo dan Banemo, Kabupaten Halmahera Tengah.
Konferensi pers yang dilakukan Polda Maluku Utara merupakan langkah tepat dalam memberikan informasi secara terbuka kepada publik agar semuanya terbuka secara terang benderang. GMKI mendorong agar proses hukum berjalan secara profesional, transparan, menjunjung tinggi asas kepastian hukum, serta tetap humanis.
Penegakan hukum bukan hanya untuk memastikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan rasa aman kepada seluruh warga, terutama kepada anak-anak sekolah sebagai generasi emas bangsa.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum dan tidak terprovokasi oleh informasi yang dapat memperkeruh keadaan,” ujar Korwil XV GMKI Maluku Utara.
GMKI juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis antara masyarakat Sibenpopo dan Banemo dalam bingkai falsafah Fagogoru.
Hukum harus ditegakkan, keamanan harus dijaga, dan persaudaraan harus dirawat.
